Blog's: 2017

Variabel Kinerja Koperasi dan Prinsip Pengukuran Kinerja Koperasi, Pengertian SHU, Informasi Dasar SHU, Rumus SHU, Pembagian SHU

23.28

Variabel Kinerja Koperasi dan Prinsip Pengukuran Kinerja Koperasi

Variabel Kinerja

Secara umum, variable kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan ( growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis / kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif),keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variable tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan atau pangsa (share) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional.Demikian pula dampak darikoperasi (cooperative effect ) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belumtercermin dari variabel-variabel yang disajikan.

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Armstrong adalah sebagai berikut:

1. Faktor individu (personal factors)

Faktor individu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dll.

2. Faktor kepemimpinan (leadership factors)

Faktor kepemimpinan berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja.

3. Faktor kelompok / rekan kerja (team factors)

Faktor kelompok / rekan kerja berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.

4. Faktor sistem (system factors)

Faktor system berkaitan dengan system / metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi.

5. Faktor situasi (contextual/situational factors)

Faktor situasi berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dari uraian yang disampaikan oleh Armstrong, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan organisasi jika pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal. Motivasi kerja dan kemampuan kerja merupakan dimensi yang cukup penting dalam penentuan kinerja. Motivasi sebagai sebuah dorongan dalam diri pegawai akan menentukan kinerja yang dihasilkan.Begitu juga dengan kemampuan kerja pegawai, dimana mampu tidaknya karyawandalam melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki karyawan semakin menentukan kinerja yang dihasilkan.

Prinsip Pengukuran Kinerja Koperasi

Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip-prinsip yaitu:

1. Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur.

2. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat obyektif untuk menentukan nilainya.

3. Kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan

4. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur.

5. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha.

6. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional.

7. Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik.

8. Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu.

9. Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif.

Pengertian SHU

Pengertian SHU menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah: SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuaidengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaraan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Rumus SHU

Rumus Cara Menghitung SHU Koperasi

Secara matematik rumusan penghitungan shu koperasi adalah sebagai berikut:

Shu koperasi = y+ x

Keterangan :

Shu koperasi : sisa hasil usaha koperasi per anggota

Y : shu koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi

X: shu koperasi yang dibagi atas modal usaha

Dengan menggunakan model matematika, shu koperasi per anggota dapat dihitung

Sebagai berikut.

Shu koperasi= y+ x

Dengan

Shu koperasi ae = ta/tk(y)

Shu koperasi mu = sa/sk(x)

Keterangan :

Shu koperasi: total sisa hasil usaha per anggota

Shu koperasi ae : shu koperasi aktivitas ekonomi

Shu koperasi mu : shu koperasi anggota atas modal usaha

Y : jasa usaha anggota

X: jasa modal anggota

Ta: total transaksi anggota)

Tk : total transaksi koperasi

Sa : jumlah simpanan anggota

Sk : simpana anggota tota

Sa : Jumlah simpanan anggota koperasi

Sk :Total simpanan anggota koperasi

Pembagian SHU

Pembagian SHU pada hakikatnya sama dengan keuntungan pada badan usaha seperti perseroan terbatas. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jika total pendapatan dikurangi dengan total biaya lebih besar maka diperoleh SHU yang positif. Sebaliknya, jika total pendapatan dikurangi dengan total biaya lebih kecil, diperoleh SHU negatif. Jika total pendapatan dan biaya sama besar, diperoleh SHU nihil.

Dilihat dari sumber perolehannya, SHU pada koperasi dapat dibedakan antara SHU yang diperoleh dari usaha yang diseleng garakan untuk anggota koperasi dan bukan anggota koperasi. Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung pembagian SHU. Pedoman umum pembagian SHU tercantum dalam AD dan ART koperasi.

Besarnya SHU yang dibagikan kepada pihak-pihak penerima bergantung kepada keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan dapat dilihat dari pos-pos laporan keuangan koperasi yang ber sangkutan. Sisa Hasil Usaha kepada anggota dapat dibagi berdasarkan:

1. jasa modal (bunga modal), yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib

2. jasa pinjaman

3. jasa pembelian anggota

Daftar Pustaka

http://ekonominator.blogspot.co.id/2017/03/ekonomi-skala-umkm-koperasi-konsep_68.html

https://www.koperasi.net/2015/04/cara-menghitung-shu-koperasi-part-3.html

http://ekonomisku.blogspot.co.id/2015/02/pembagian-sisa-hasil-usaha-shu.html

Bentuk Organisasi, Hirarki Tanggung Jawab, Teori Laba, Fungsi Laba Koperasi

03.38

Bentuk-Bentuk Organisasi Koperasi di Indonesia

v Menurut Hanel :

Hanel mendefinisikan struktur organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

Dimana Sub-sistem koperasi terdiri dari :

1. individu (pemilik dan konsumen akhir

2. Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)

3. Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

v Menurut Ropke :

Ropke mengidentifikasi Organmisasi Koperasi dengan mengidentifikasi ciri khusus yang meliputi:

1. Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

2. Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

3. Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

4. Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

Dimana Sub-sistem dari organisasi koperasi terdiri dari:

1. Anggota Koperasi

2. Badan Usaha Koperasi

3. Organisasi Koperasi

Hirarki Tanggung Jawab

v Pengurus

Perangkat organisasi ini merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota. Secara rinci, tugas dan wewenang pengurus telah ditetapkan dalam UU No. 25/1992.

Tugas pengurus meliputi:

1. Mengelola kopersi dan usahanya

2. Menyusun program kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi

3. Menyelenggarakan rapat anggota

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaisasi harta secara tertib

Wewenang pengurus meliputi:

1. Mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan

2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru

3. Melalukan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung

jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

v Pengelola Koperasi

Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan di berhentikan oleh pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha.

Hubungan pengelola usaha dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

v Pengawas Koperasi

Pengawas merupakan pemeriksa dan pengendali pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Hal pokok yang perlu diperiksa dan dikendalikan oleh pengawas adalah realisasi pelaksanaan kebijakan oleh pengurus, apakah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota atau belum.Tugas utama pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan tugas oleh pengurus, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari program kerja dan RAPB Koperasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota. Mengenai tugas, wewenang pengawas menurut UU No. 25/1992, pasal 39 adalah sebagai berikut.

Tugas pengawas meliputi:

1. Melakukan pengawasan/ pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan

koperasi

2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

Wewenang pengawas adalah:

1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi

2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus, termasuk pengelola.

3. Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Teori Laba dan Fungsi laba Untuk Koperasi

v Teori Laba

Dalam perusahaan koperasi laba disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industry. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut.

1. Teori Laba Menanggung Resiko (Risk- Bearing Theory Of profit). Menurut Teori ini, keuntungan ekonomi diatas normall akan doperoleh perusahaan dengan resiko diatas rata-rata.

2. Teori Laba Frisional (frictional Theory Of Profit). Teori ini menekankan bahwa keuntungan menigkat sebagai suatu hasil ari friksi keseimbangan jagka panjang (long run equilibrium).

3. Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory Of Profits). Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dap[at membatasi output dan menekankan harga ang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Kekuatan monopoli ini dapat diperoleh melalui :

Penguasaan penuh atas supply bahan baku tertentu

1) Skala ekonomi

2) Kepemilikan hak paten

3) Pembatasan dari pemerintah

v Fungsi Laba

Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industry/perusahaan. Sebaiknya, laba ynag rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk/ komoditi yang ditangani dan metode produksinya tidak efisien.

Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.

Daftar Pustaka :

https://www.academia.edu/24910622/STRUKTUR_ORGANISASI_DAN_MANAJEMEN_KOPERASI_DI_INDONESIA

https://www.slideshare.net/ammarfathan/bentuk-organisasi-dan-hirarki-tanggung-jawab-koperasi

https://nildatartilla.wordpress.com/2010/11/16/teori-fungsi-laba/

Ekonomi Koperasi

03.10

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Koperasi Zaman Kolonial Belanda

Di zaman ini pembentukan koperasi diawali dari hasrat Raden Aria Wiriaatmaja, Patih Purwokerto (1896) untuk mendirikan Hulp Spaarbank yang berarti bank simpanan. Namun pada awal pendiriannya, bank itu hanya ditujukan untuk kaum Priyayi atau Pegawai Pemerintahan yang digunakan untuk membentengi mereka dari Lintah Darat (renternir). Setelah sitem ini dibentuk dan membuahkan hasil pada akhirnya tujuan pendirian bank simpanan ini semakin diperlebar agar bisa menyentuh kehidupan rakyat pribumi yang memang tidak memiliki banyak pembela dalam bidang ekonomi.

Perkembangan koperasi berikutnya adalah usaha Budi Utomo ( Organisasi kebangsaan yang sangat disegani di masanya) dengan mendirikan Koperasi Rumah Tangga pada tahun 1908. Usaha serupa juga dilakukan oleh Organisasi Serikat Islam meski konsep Toko Koperasinya juga harus bernasib sama dengan milik Organisai Budi Utomo. Pada tahun 1920 dibentuklah Cooperative Commissie (Komisi Koperasi) yang diketuai oleh Prof. Dr. J. H. Boeke, yang bertujuan untuk mempermasyarakatkan program koperasi. Lima tahun sejak peluncuran komisi ini jumlah koperasi mengalami peningkatan dan berkembang secara pesat.

Koperasi Zaman Penjajahan Jepang

Koperasi sedikit banyak tidak bisa berkembang karena Jepang menghapus seluruh peraturan yang selama ini sudah diberlakukan oleh pemerintah Belanda untuk kehidupan koperasi. Sebagai alternatif maka Jepang mendirikan Kumiai atau koperasi ala Jepang. Rangsangan ini tersambut baik hingga ke desa sebab tugas Kumiai adalah sebagai alat penyalur kebutuhan rakyat, namun kenyataannya malah sebaliknya malah menjadikan Kumiai sebagai penyedot potensi rakyat. Ini membuat atensi koperasi dikalangan rakyat menurun dan membuat masa-masa berikutnya sebagai masa sulit bagi koperasi.

Perkembangan Koperasi Setelah Kemerdekaan

Kemerdekaan secara politis ini membawa dampak positif di segala bidang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk kehidupan perkoperasiaan. Bahkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara yang dikenal dengan nama UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka peranan perkoperasian di Indonesia sangatlah diutamakan. Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang semula hancur akibat politik Devide et Impera (Pecah Belah) pada masa kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem “Kumiai” pada zaman penjajahan Jepang, lambat laun kembali hangat. Dan mengenai peranan koperasi ini di tuangkan secara jelas didalam pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1946 Pemerintah Republik Indonesia melakukan reorganisasi terhadap Jawatan Koperasi dan Perdagangan. Jawatan yang disebut pertama bertugas mengurus dan menangani pembinaan gerakan koperasi dan jawatan yang terakhir bertugas menangani persoalan perdagangan. Diperluasnya pengertian dan pendidikan tentang perkoperasian Dan setelah berlangsungnya kongres koperasi pertama, perkembngan koperasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat sampai sekarang. Bahkan koperasi dijadikan sebagai alat untuk membantu dalam perkembangan Perekonomian di Indonesia.

Definisi Koperasi

Definisi Menurut Arifinal Chaniago : Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi Menurut Hatta ( Bapak Koperasi Indonesia ) : Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Definisi Menurut UU No. 25 / 1992 : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi

1. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Promote the welfare of members of cooperatives and community.

2. Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Participate in building a national economic order) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.

Prinsip – Prinsip Koperasi

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

d) Pemberian balas jasa terbatas pada modal.

e) Kemandirian.

Dasar Hukum Pembentukan Koperasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar.

2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/KEP/KUKM/X/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Koperasi.

4) UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (pasal 1, ayat [1] ) (UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832).

5) UU No. 9 Tahun 1995 ttg Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam : kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi ybs, calon anggota koperasi ybs, koperasi lain dan atau anggotanya, (pasa 1, ayat [1] ). Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan setelah simpanan pokok harus menjadi (pasal 18 ayat [2] ).

Referensi :

https://www.academia.edu/9806143/SEJARAH_PERKEMBANGAN_KOPERASI_DI_INDONESIA

http://www.berbagaireviews.com/2015/05/pengertian-koperasi-dan-definisi.html

http://genggaminternet.com/pengertian-koperasi-tujuan-fungsi-dan-jenis-koperasi/

https://dokumen.tips/documents/dasar-hukum-pembentukan-koperasi.html

Perdagangan Luar Negeri

08.51

Perekonomian Indonesia #

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Dosen Pengajar : Nicky Handayani, SE., MMSI

Teori Perdagangan Internasional

1. Model Adam Smith

Model Adam Smith memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan dapat memperoleh suatu keuntungan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Menurut teori ini, apabila harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara maka tidak ada alasan untuk melakukan perdangan internasional

2. Model Ricardian

Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Selain itu, model Ricardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.

3. Model Heckscgher-Ohlin

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Paradoks Leotief yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang padat karya dibanding barang padat modal dan sebagainya.

4. Model Gravitasi Perdagangan

Model gravitasi pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara 2 benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik dan kebijakan perdangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

5. Faktor Spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri.

Teori ini mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada aturan sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan.

Perkembangan Ekspor Indonesia

Menurut KBBI, pengertian ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Barang dagangan yang dimaksud bisa berupa barang secara fisik ataupun jasa. Ekspor merupakan salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari kegiatan ekspor ini maka dapat terjamin kegiatan bisnis di sektor riil semakin terjaga. Produksi barang tidak hanya berputar di dalam negeri saja akan tetapi juga berputar di perdagangan Internasional. Oleh sebab itulah, dalam jangka panjang kegiatan ekspor dapat menjadi pahlawan devisa bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Namun, menurut data yang didapat, perkembangan ekspor Indonesia mulai tahun 2011-2015 tidak mengalami peningkatan malah sebaliknya. Berdasarkan grafik di bawah ini, dalam kurun waktu 2011-2015, nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari 203.496,60 juta US$ menjadi 150.252,50 juta US$ pada tahun 2015 yang lalu. Dapat disimpulkan, mulai dari tahun 2011-2015, penurunan nilai ekspor adalah sebesar 26,16%.

Perkembangan Nilai Ekspor Tahun 2011-2015 di Indonesia (juta US$)

Sumber: Diolah berdasarkan data Kementerian Perdagangan 2015

Setiap negara selalu berusaha mengembangkan nilai ekspor dari komoditas ekspor unggulannya. Perkembangan ekspor sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara yang berdampak pada perkembangan ekonomi nasional. Sejak saat itu, ekspor menjadi fokus utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada substitusi impor ke promosi ekspor. Menurut BPS, komotidi unggulan ekspor indonesia adalah di sektor Non-Migas. Sedangkan, untuk sektor Migas sendiri, perkembangannya masih sangat jauh dibawah sektor Non-Migas.

Perbandingan Nilai Ekspor Migas Non-Migas 2011-2015 di Indonesia (juta US$)

Sumber : Diolah berdasarkan data Kementerian Perdagangan 2015

Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2017

Keterangan :

· Nilai Ekspor Indonesia bulan Februari tahun 2017 sebesar USD12.574,5 juta, meningkat sebesar 11,2 persen dibandingkan pada metode yang sama tahun 2015. Begitu pula ekspor migas dan nonmigas mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,6 dan 11,5 persen (YoY).

· Nilai impor Indonesia bulan Februari 2017 sebesar USD11.255,6 juta, meningkar sebesar 10,6 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2015. Impor migas mengalami peningkatan sebesar 116,0 persen, sementara impor non migas mengalami penurunan 2,5 persen (YoY).

· Neraca perdagangan Indonesia Januari 2017 mengalami surplus USD1.318,9 juta, hal ini disebabkan karena surplus sebesar USD2.546,7 juta pada neraca perdagangan sektor nonmigas lebih besar dibanding defisit sebesar USD1.227,8 juta pada sektor migas.

Tingkat Daya Saing

Daya saing (competitiveness) merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional (sumber: OECD). Pada dasarnya tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (comparative advantage) dan faktor keunggulan kompetitif (competitive advantage). Keunggulan komparatif adalah suatu ukuran relatif yang menunjukkan potensial keunggulan komoditi tersebut dalam perdagangan di pasar bebas. Sedangkan konsep keunggulan kompetitif dimaksudkan untuk menghitung produksi minimal dan harga minimal dari suatu komoditi untuk dapat bersaing dengan komoditi lain. Selain kedua faktor tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang disebut Sustainable Competitive Advantage (SCA) atau keunggulan daya saing berkelanjutan.

Keberhasilan dalam perdagangan internasional suatu negara dapat dilihat dari daya saingnya, daya saing ini merupakan suatu konsep umum yang digunakan didalam ekonomi, yang merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar terhadap keberhasilanya dalam persaingan internasional. Daya saing telah menjadi kunci bagi perusahaan, negara maupun wilayah untuk bisa berhasil dalam partisipasinya dalam globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Survey yang dilakukan oleh International Management Development (IMD) menunjukkan bahwa daya saing Indonesia dibanding 30 negara-negara utama, antara lain sebagai berikut:

1) Adanya kepercayaan investor yang rendah (risiko politik,credit rating yang rendah, diskriminasi dalam masyarakat, sistem penegakan hukum yang lemah, penanganan ketenagakerjaan, subsidi yang tinggi, banyak korupsi).

2) Daya saing bisnis yang rendah sebagai akibat kualitas SDM yang rendah, hubungan perburuhan yang tidak harmonis (hostile),praktetk-praktek bisnis tidak etis dan lemahnya corporate governance.

3) Daya saing yang rendah (nilai-nilai dimasyarakat tidak mendukung daya saing dan globalisasi, kualitas wiraswasta dan kemampuan marketing yang rendah, produktivitas menyeluruh yang rendah).

4) Infrastruktur lemah (pendidikan dan kesehatan yang kurang, perlindungan hak patent dan cipta lemah, penegakan hukum lingkungan hidup yang lemah, biaya telekomunikasi internasional yang mahal, anggaran yang mahal, kurangnya alih teknologi, kurang ahli teknologi informasi).

Dalam persaingan internasional khususnya didalam daya saing produk ekspor, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan (Amir, 2003:281), aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a) Harga, dalam menawarkan sesuatu produk harga haruslah sama atau lebih rendah dari harga yang ditawarkan pesaing, atau biaya produksinya lebih rendah dari biaya produksi di negara tujuan. Dalam hal ini negara pengekspor memiliki keunggulan komparatif.

b) Mutu Produk, Mutu yang ditawarkan harus memenuhi atau sesuai dengan selera konsumen.

c) Waktu Penyerahan, harus sesuai dengan situasi dan kondisi pasaran di negara tujuan. Keterlambatan pengapalan dan penyerahan barang dapat berakibat fatal karena memungkinkan produk tersebut tidak lagi dipasarkan yang akhirnya dapat mengurangi selera dan permintaan akan produk tersebut.

Daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun 2016 menjadi peringkat ke-41 tahun 2017 dari 138 negara. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing, pemerintah akan meningkatkan kemudahan berbisnis. Kemendag juga mendorong desain untuk memberi nilai tambah terhadap produk sehingga harga produk dapat lebih tinggi di pasar ekspor dan berdaya saing. Untuk itu, pelaku usaha didorong mengembangkan desain produk dengan memanfaatkan Pusat Pengembangan Desain Indonesia. Melihat daya saing Indonesia dinilai masih rendah oleh IMD, perlu dilakukan penguatan strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Contoh Kasus

Yogyakarta, 30 Maret 2017

Sumber: VIVA.co.id

Chairman of the Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI), Agus Parmuji, said that the absence of regulation on tobacco import restrictions from the government has caused Indonesia to be flooded with imported tobacco. This at once kills tobacco production of Indonesian farmers.

"The import of tobacco from China, Turkey, the United States in one year reaches 335 thousand tons, while the production of Indonesian farmers reaches 235 thousand tons so that there is a difference of 100 thousand tons, but in fact, the production of tobacco farmers Indonesia is not absorbed," said Agus -a Regional Conference of APTI in Yogyakarta Special Region, Thursday 30 March 2017.

APTI feels that the rampant import of tobacco from abroad has threatened the sovereignty of tobacco in Indonesia plus the movement from overseas to consume nicotine and tar nicotine so the demand for tobacco to produce low nicotine and tar cigarettes is very high.

"Unfortunately, import duties on tobacco set by low government encourage higher tobacco imports," continued Agus.

Analisis

Ø The government should regulate tobacco import so as not to harm the farmers.

Ø The government should also increase the import cost of tobacco to reduce tobacco imports

Referensi

http://www.gurupendidikan.com/5-macam-teori-perdagangan-internasional-dalam-ekonomi/

http://bem.feb.ugm.ac.id/perkembangan-ekspor-impor-di-indonesia/ http://www.bappenas.go.id/index.php?cID=8803 http://www.academia.edu/9587206/ANALISIS_LAJU_PERTUMBUHAN_DAN_DAYA_SAING_EKSPOR_KOMODITAS_UNGGULAN_DI_JAWA_TIMUR http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/30/141541126/posisi.daya.saing.indonesia.turun

http://m.viva.co.id/berita/bisnis/899647-curhat-petani-impor-tembakau-ri-melebihi-produksi-lokal