Blog's

Ekonomi Koperasi

03.10

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Koperasi Zaman Kolonial Belanda

Di zaman ini pembentukan koperasi diawali dari hasrat Raden Aria Wiriaatmaja, Patih Purwokerto (1896) untuk mendirikan Hulp Spaarbank yang berarti bank simpanan. Namun pada awal pendiriannya, bank itu hanya ditujukan untuk kaum Priyayi atau Pegawai Pemerintahan yang digunakan untuk membentengi mereka dari Lintah Darat (renternir). Setelah sitem ini dibentuk dan membuahkan hasil pada akhirnya tujuan pendirian bank simpanan ini semakin diperlebar agar bisa menyentuh kehidupan rakyat pribumi yang memang tidak memiliki banyak pembela dalam bidang ekonomi.

Perkembangan koperasi berikutnya adalah usaha Budi Utomo ( Organisasi kebangsaan yang sangat disegani di masanya) dengan mendirikan Koperasi Rumah Tangga pada tahun 1908. Usaha serupa juga dilakukan oleh Organisasi Serikat Islam meski konsep Toko Koperasinya juga harus bernasib sama dengan milik Organisai Budi Utomo. Pada tahun 1920 dibentuklah Cooperative Commissie (Komisi Koperasi) yang diketuai oleh Prof. Dr. J. H. Boeke, yang bertujuan untuk mempermasyarakatkan program koperasi. Lima tahun sejak peluncuran komisi ini jumlah koperasi mengalami peningkatan dan berkembang secara pesat.

Koperasi Zaman Penjajahan Jepang

Koperasi sedikit banyak tidak bisa berkembang karena Jepang menghapus seluruh peraturan yang selama ini sudah diberlakukan oleh pemerintah Belanda untuk kehidupan koperasi. Sebagai alternatif maka Jepang mendirikan Kumiai atau koperasi ala Jepang. Rangsangan ini tersambut baik hingga ke desa sebab tugas Kumiai adalah sebagai alat penyalur kebutuhan rakyat, namun kenyataannya malah sebaliknya malah menjadikan Kumiai sebagai penyedot potensi rakyat. Ini membuat atensi koperasi dikalangan rakyat menurun dan membuat masa-masa berikutnya sebagai masa sulit bagi koperasi.

Perkembangan Koperasi Setelah Kemerdekaan

Kemerdekaan secara politis ini membawa dampak positif di segala bidang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk kehidupan perkoperasiaan. Bahkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara yang dikenal dengan nama UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka peranan perkoperasian di Indonesia sangatlah diutamakan. Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang semula hancur akibat politik Devide et Impera (Pecah Belah) pada masa kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem “Kumiai” pada zaman penjajahan Jepang, lambat laun kembali hangat. Dan mengenai peranan koperasi ini di tuangkan secara jelas didalam pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1946 Pemerintah Republik Indonesia melakukan reorganisasi terhadap Jawatan Koperasi dan Perdagangan. Jawatan yang disebut pertama bertugas mengurus dan menangani pembinaan gerakan koperasi dan jawatan yang terakhir bertugas menangani persoalan perdagangan. Diperluasnya pengertian dan pendidikan tentang perkoperasian Dan setelah berlangsungnya kongres koperasi pertama, perkembngan koperasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat sampai sekarang. Bahkan koperasi dijadikan sebagai alat untuk membantu dalam perkembangan Perekonomian di Indonesia.

Definisi Koperasi

Definisi Menurut Arifinal Chaniago : Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi Menurut Hatta ( Bapak Koperasi Indonesia ) : Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Definisi Menurut UU No. 25 / 1992 : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi

1. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Promote the welfare of members of cooperatives and community.

2. Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Participate in building a national economic order) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.

Prinsip – Prinsip Koperasi

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

d) Pemberian balas jasa terbatas pada modal.

e) Kemandirian.

Dasar Hukum Pembentukan Koperasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar.

2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/KEP/KUKM/X/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Koperasi.

4) UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (pasal 1, ayat [1] ) (UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan terbitnya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832).

5) UU No. 9 Tahun 1995 ttg Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam : kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi ybs, calon anggota koperasi ybs, koperasi lain dan atau anggotanya, (pasa 1, ayat [1] ). Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan setelah simpanan pokok harus menjadi (pasal 18 ayat [2] ).

Referensi :

https://www.academia.edu/9806143/SEJARAH_PERKEMBANGAN_KOPERASI_DI_INDONESIA

http://www.berbagaireviews.com/2015/05/pengertian-koperasi-dan-definisi.html

http://genggaminternet.com/pengertian-koperasi-tujuan-fungsi-dan-jenis-koperasi/

https://dokumen.tips/documents/dasar-hukum-pembentukan-koperasi.html

Perdagangan Luar Negeri

08.51

Perekonomian Indonesia #

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Dosen Pengajar : Nicky Handayani, SE., MMSI

Teori Perdagangan Internasional

1. Model Adam Smith

Model Adam Smith memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan dapat memperoleh suatu keuntungan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Menurut teori ini, apabila harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara maka tidak ada alasan untuk melakukan perdangan internasional

2. Model Ricardian

Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Selain itu, model Ricardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.

3. Model Heckscgher-Ohlin

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Paradoks Leotief yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang padat karya dibanding barang padat modal dan sebagainya.

4. Model Gravitasi Perdagangan

Model gravitasi pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara 2 benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik dan kebijakan perdangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

5. Faktor Spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri.

Teori ini mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada aturan sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan.

Perkembangan Ekspor Indonesia

Menurut KBBI, pengertian ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Barang dagangan yang dimaksud bisa berupa barang secara fisik ataupun jasa. Ekspor merupakan salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dari kegiatan ekspor ini maka dapat terjamin kegiatan bisnis di sektor riil semakin terjaga. Produksi barang tidak hanya berputar di dalam negeri saja akan tetapi juga berputar di perdagangan Internasional. Oleh sebab itulah, dalam jangka panjang kegiatan ekspor dapat menjadi pahlawan devisa bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Namun, menurut data yang didapat, perkembangan ekspor Indonesia mulai tahun 2011-2015 tidak mengalami peningkatan malah sebaliknya. Berdasarkan grafik di bawah ini, dalam kurun waktu 2011-2015, nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari 203.496,60 juta US$ menjadi 150.252,50 juta US$ pada tahun 2015 yang lalu. Dapat disimpulkan, mulai dari tahun 2011-2015, penurunan nilai ekspor adalah sebesar 26,16%.

Perkembangan Nilai Ekspor Tahun 2011-2015 di Indonesia (juta US$)

Sumber: Diolah berdasarkan data Kementerian Perdagangan 2015

Setiap negara selalu berusaha mengembangkan nilai ekspor dari komoditas ekspor unggulannya. Perkembangan ekspor sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara yang berdampak pada perkembangan ekonomi nasional. Sejak saat itu, ekspor menjadi fokus utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada substitusi impor ke promosi ekspor. Menurut BPS, komotidi unggulan ekspor indonesia adalah di sektor Non-Migas. Sedangkan, untuk sektor Migas sendiri, perkembangannya masih sangat jauh dibawah sektor Non-Migas.

Perbandingan Nilai Ekspor Migas Non-Migas 2011-2015 di Indonesia (juta US$)

Sumber : Diolah berdasarkan data Kementerian Perdagangan 2015

Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2017

Keterangan :

· Nilai Ekspor Indonesia bulan Februari tahun 2017 sebesar USD12.574,5 juta, meningkat sebesar 11,2 persen dibandingkan pada metode yang sama tahun 2015. Begitu pula ekspor migas dan nonmigas mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,6 dan 11,5 persen (YoY).

· Nilai impor Indonesia bulan Februari 2017 sebesar USD11.255,6 juta, meningkar sebesar 10,6 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2015. Impor migas mengalami peningkatan sebesar 116,0 persen, sementara impor non migas mengalami penurunan 2,5 persen (YoY).

· Neraca perdagangan Indonesia Januari 2017 mengalami surplus USD1.318,9 juta, hal ini disebabkan karena surplus sebesar USD2.546,7 juta pada neraca perdagangan sektor nonmigas lebih besar dibanding defisit sebesar USD1.227,8 juta pada sektor migas.

Tingkat Daya Saing

Daya saing (competitiveness) merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional (sumber: OECD). Pada dasarnya tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (comparative advantage) dan faktor keunggulan kompetitif (competitive advantage). Keunggulan komparatif adalah suatu ukuran relatif yang menunjukkan potensial keunggulan komoditi tersebut dalam perdagangan di pasar bebas. Sedangkan konsep keunggulan kompetitif dimaksudkan untuk menghitung produksi minimal dan harga minimal dari suatu komoditi untuk dapat bersaing dengan komoditi lain. Selain kedua faktor tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang disebut Sustainable Competitive Advantage (SCA) atau keunggulan daya saing berkelanjutan.

Keberhasilan dalam perdagangan internasional suatu negara dapat dilihat dari daya saingnya, daya saing ini merupakan suatu konsep umum yang digunakan didalam ekonomi, yang merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar terhadap keberhasilanya dalam persaingan internasional. Daya saing telah menjadi kunci bagi perusahaan, negara maupun wilayah untuk bisa berhasil dalam partisipasinya dalam globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Survey yang dilakukan oleh International Management Development (IMD) menunjukkan bahwa daya saing Indonesia dibanding 30 negara-negara utama, antara lain sebagai berikut:

1) Adanya kepercayaan investor yang rendah (risiko politik,credit rating yang rendah, diskriminasi dalam masyarakat, sistem penegakan hukum yang lemah, penanganan ketenagakerjaan, subsidi yang tinggi, banyak korupsi).

2) Daya saing bisnis yang rendah sebagai akibat kualitas SDM yang rendah, hubungan perburuhan yang tidak harmonis (hostile),praktetk-praktek bisnis tidak etis dan lemahnya corporate governance.

3) Daya saing yang rendah (nilai-nilai dimasyarakat tidak mendukung daya saing dan globalisasi, kualitas wiraswasta dan kemampuan marketing yang rendah, produktivitas menyeluruh yang rendah).

4) Infrastruktur lemah (pendidikan dan kesehatan yang kurang, perlindungan hak patent dan cipta lemah, penegakan hukum lingkungan hidup yang lemah, biaya telekomunikasi internasional yang mahal, anggaran yang mahal, kurangnya alih teknologi, kurang ahli teknologi informasi).

Dalam persaingan internasional khususnya didalam daya saing produk ekspor, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan (Amir, 2003:281), aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a) Harga, dalam menawarkan sesuatu produk harga haruslah sama atau lebih rendah dari harga yang ditawarkan pesaing, atau biaya produksinya lebih rendah dari biaya produksi di negara tujuan. Dalam hal ini negara pengekspor memiliki keunggulan komparatif.

b) Mutu Produk, Mutu yang ditawarkan harus memenuhi atau sesuai dengan selera konsumen.

c) Waktu Penyerahan, harus sesuai dengan situasi dan kondisi pasaran di negara tujuan. Keterlambatan pengapalan dan penyerahan barang dapat berakibat fatal karena memungkinkan produk tersebut tidak lagi dipasarkan yang akhirnya dapat mengurangi selera dan permintaan akan produk tersebut.

Daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun 2016 menjadi peringkat ke-41 tahun 2017 dari 138 negara. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing, pemerintah akan meningkatkan kemudahan berbisnis. Kemendag juga mendorong desain untuk memberi nilai tambah terhadap produk sehingga harga produk dapat lebih tinggi di pasar ekspor dan berdaya saing. Untuk itu, pelaku usaha didorong mengembangkan desain produk dengan memanfaatkan Pusat Pengembangan Desain Indonesia. Melihat daya saing Indonesia dinilai masih rendah oleh IMD, perlu dilakukan penguatan strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Contoh Kasus

Yogyakarta, 30 Maret 2017

Sumber: VIVA.co.id

Chairman of the Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI), Agus Parmuji, said that the absence of regulation on tobacco import restrictions from the government has caused Indonesia to be flooded with imported tobacco. This at once kills tobacco production of Indonesian farmers.

"The import of tobacco from China, Turkey, the United States in one year reaches 335 thousand tons, while the production of Indonesian farmers reaches 235 thousand tons so that there is a difference of 100 thousand tons, but in fact, the production of tobacco farmers Indonesia is not absorbed," said Agus -a Regional Conference of APTI in Yogyakarta Special Region, Thursday 30 March 2017.

APTI feels that the rampant import of tobacco from abroad has threatened the sovereignty of tobacco in Indonesia plus the movement from overseas to consume nicotine and tar nicotine so the demand for tobacco to produce low nicotine and tar cigarettes is very high.

"Unfortunately, import duties on tobacco set by low government encourage higher tobacco imports," continued Agus.

Analisis

Ø The government should regulate tobacco import so as not to harm the farmers.

Ø The government should also increase the import cost of tobacco to reduce tobacco imports

Referensi

http://www.gurupendidikan.com/5-macam-teori-perdagangan-internasional-dalam-ekonomi/

http://bem.feb.ugm.ac.id/perkembangan-ekspor-impor-di-indonesia/ http://www.bappenas.go.id/index.php?cID=8803 http://www.academia.edu/9587206/ANALISIS_LAJU_PERTUMBUHAN_DAN_DAYA_SAING_EKSPOR_KOMODITAS_UNGGULAN_DI_JAWA_TIMUR http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/30/141541126/posisi.daya.saing.indonesia.turun

http://m.viva.co.id/berita/bisnis/899647-curhat-petani-impor-tembakau-ri-melebihi-produksi-lokal

PDB,Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi

07.46

Perekonomian Indonesia

PDB,Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi

Dosen Pengajar : Nicky Handayani, SE., MMSI

1. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) dalam jangka waktu tertentu biasanya selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. (misal untuk Negara Indonesia Mac Donald, PT Freeport, PT Caltex, Carrefour, PT Nutrisia dan sebagainya), tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut (Indonesia) yang bekerja di luar negeri misalnya TKI atau TKW yang bekerja diluar neger karna itu akan masuk kedalam Produk Nasional Bruto (PNB).

Nilai GDP dapat dihutung dengan menggunakan harga berlaku dan harga konstan (tetap).

Harga Berlaku atau GDP Nominal , mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut

Harga Konstan (tetap) atau GDP Rill, mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap.

Rumus PDB :

· Pendekatan pngeluaran

PDB = C + I + G + (X-M)

Keterangan :

C : Konsumsi rumah tangga

I : Investasi

G : Konsumsi pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

· Pendekatan pendapatan

PDB = Sewa + Upah + Bunga + Laba

2. Indonesia selama 1950—2015 mengalami proses pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi secara nyata dari negara agraris yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian hingga tahun 1970-an, sejak 1980-an berkembang menjadi negara yang mulai mengandalkan diri dari sektor industry, dan sektor-sektor lain selain sektor pertanian. Secara umum transformasi perekonomian Indonesia selama ini telah meningkatkan pendapatan per kapita bangsa Indonesia dan mengantarkan masyarkat Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat ekonomi yang mengandalkan pada proses peningkatan nilai tambah berbasis industri dan jasa.

	1965	1980	1996	2010
Pertanian	51%	24%	16%	15%
Industri	13%	42%	43%	47%
Jasa	36%	34%	41%	38%

3. Pada masa orde baru ini perkembangan ekonomi mengalami kenaikan yang cukup pesat meskipun dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela. Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun (Repelita). Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Pertumbuhan ekonomi pada masa Reformasi sampai Kabinet kerja Jokowi Sejak berakhirnya krisis keuangan Asia 1997-1998 hingga tahun 2014, Indonesia masih dilanda krisis dua kali yang semuanya bersumber dari luar, yakni krisis ekonomi global pada periode 2008-2009 yang berasal dari krisis keuangan di AS dan krisis zona Euro pada periode 2010-2012 yang disebabkan oleh krisis utang luar negeri di sejumlah negara anggota Uni Eropa. Namun, berbeda dengan pengalaman waktu krisis keuangan Asia, selama krisis tersebut Indonesia tetap bisa tumbuh positif.

4. Faktor-Faktor Yang Menentukan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

· Faktor Internal

Krisis ekonomi pada tahun 1998 yang disebabkan oleh buruknya fundamental ekonomi nasional, serta lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional pasca peristiwa tersebut menyebabkan banyak investor asing yang enggan (bahkan hingga sampai saat ini) menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian proses pemulihan serta perbaikan ekonomi nasional juga tidak disertai kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial , serta tidak adanya kepastian hukum. Padahal faktor-faktor non ekonomi inilah yang merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat resiko yang terdapat di dalam suatu Negara untuk menjadi dasar keputusan bagi para pelaku usaha atau investor terutama asing, untuk melakukan usaha atau menginvestasikan modalnya di Negara tersebut.

· Faktor Eksternal

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional serta dunia merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Mengapa kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia tersebut dinilai penting? Sebab, apabila kondisi perdagangan dan perekonomian Negara-negara tersebut terutama mitra Indonesia sedang melemah, maka akan berdampak pula pada proses pemulihan yang akan semakin mengulur waktu dan akibatnya dapat menghambat kemajuan perekonomian di Indonesia.

5. Ya tentu dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu:

1. Pendapatan Nasional

Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukan kenaikan pendapatan nasional.

2. Produksi Nasional (PNB)

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut. Produksi nasional yang tinggi adalah cermin suatu negar mampu menghasilkan barang dan jasa yang berlimpah (kapasitas produksi tinggi) sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

3. Kesempatan Kerja

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas. Kesempatan kerja yang luas akan menyerap pengangguran, negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang tinggi.

4. Perekonomian Stabil

Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stbilitas ekonomi, meliputi stabilitas pendapatan,kesempatan kerja,harga serta mampu mengendalikan inflasi.

5. Neraca Pembayaran Luar Negri

Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah di harapkan mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit bahakan kalau bisa diusahakan apar surplus.

6. Distribusi Pendapatan yang Merata

Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja terbuka, harga stabil, dan inflasi terkendali belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikati distribusi pendapatan yang merata. Karena ketidak merataan distribusi pendapatan akan mengakibatkan gejolak sosial sehingga mengganggu keamanan negara.

6. Perubahan struktur eknomi dan dampaknya terhadap rakyat indonesia

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu:

1) pertumbuhan,

2) penaggulangan kemiskinan,

3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan

4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Pembangunan di Indonesia telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang ditandai terjadinya perubahan struktur perekonomian. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan:

1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian),

2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan

3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan perubahan struktur tenagakerja yang berimbang (Swasono dan Sulistyaningsih, 1993). Artinya laju pergeseran ekonomi sektoral relatif cepat dibandingkan dengan laju pergeseran tenagakerja, sehingga Manning (1995) dalam Suhartini (2001) mengatakan bahwa titik balik untuk aktivitas ekonomi (economic turning-point) tercapai lebih dahulu dibanding dengan titik balik penggunaan tenagakerja (labor turning-point). Sehingga masalah yang sering diperdebatkan adalah: (1) apakah penurunan pangsa PDB sebanding dengan penurunan pangsa serapan tenagakerja sektoral, dan (2) industri mana yang berkembang lebih cepat, agroindustri atau industri manukfaktur. Jika transformasi kurang seimbang maka dikuatirkan akan terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumberdaya manusia pada sektor primer. Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi atau produksi yang tidak merata, dan sisi lain tidak diikuti oleh kemampuannya dalam penyerapan tenagakerja akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan struktur dari ke dua aspek tersebut yang semakin menjauh baik antar sektor maupun antar subsektor pada masing-masing sektor.

Dampak Positif Pembangunan/Struktur Ekonomi

· Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

· Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran.

· Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.

· Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.

· Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Negatif Pembangunan/Struktur Ekonomi

· Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.

· Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.

7. Kasus : Indonesia's GDP rose by 5.02 percent last year, compared with 4.88 percent in 2015, the Central Statistics Agency (BPS) reported on Monday. Looking just at the fourth quarter of the year, however, the country’s economy experienced a slowdown, with year-on-year GDP growth falling to 4.94 percent from 5.02 percent in the third quarter. BPS head Suhariyanto said government spending had fallen by 4.05 percent in the fourth quarter last year following state budget cuts, which had caused the lower growth rate, in comparison with a 7.12 percent increase in the same quarter of 2015. "Yes, there was an impact from the adjustment in the state budget, so there was also decline in government spending for goods and social assistance," he said at a press conference on Monday, adding that the lower government spending had happened since the third quarter last year. The lower government spending was attributable to austerity measures taken by President Joko “Jokowi” Widodo’s administration following Rp 137 trillion (US$10.27 billion) in state budget cuts in early August of 2016 and calls from the President to scrap non-essential spending. Meanwhile, exports and imports grew at a slower pace of only 1.74 percent and 2.27 percent, respectively, in 2016. Investment grew by 4.48 percent last year. Household consumption, which is the biggest component of Indonesia's GDP and accounts for more than 56 percent of the total, increased by 5.01 percent.

"Looking at sectors, financial services and insurance was the biggest contributor to growth last year, followed by information and communication as well as other services," Suhariyanto said.

Analisis

1) GDP in indonesia have growth that is not stable from year to year caused by the presence of the adjustment of the state budget.

2) Step the savings that it was taken by the government caused the state budget is lower in exports and imports grew more slowly.

3) In the year 2015 the gross domestic product, the largest in the financial service sector and insurance and in the year 2016 in the country's gross domestic product GDP, the largest in indonesia is in household consumption by 56 %.

Referensi

· https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/pengertian-gross-domestic-product-produk-domestik-bruto-gdp/

· https://www.academia.edu/10118590/BAB_III_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DAN_PERUBAHAN_STRUKTUR_EKONOMI\

· http://www.pks.id/content/transformasi-struktur-ekonomi-indonesia-1985-2015

· https://www.slideshare.net/sitiaisah36/tugas-2-ppt-sejarah-perekonomian-indonesia

· https://prezi.com/njyphajgq13_/pertumbuhan-ekonomi-dan-perubahan-struktur-ekonomi/

· http://www.gurupendidikan.com/faktor-penentu-pertumbuhan-ekonomi-suatu-negara-jangka-panjang/

· https://www.scribd.com/doc/239875700/Faktor-faktor-Penentu-Prospek-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia

· http://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/viewFile/4125/3112

· http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/06/indonesian-economic-growth-accelerates-to-5-02.html